-
Salamat Hasundau
Balai Guru dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Kalimantan TengahMari bersama, kita tingkatkan kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Kalimantan Tengah
Selengkapnya -
Berita
Kemendikdasmen Dorong Partisipasi Semesta Penuhi Ketersediaan Guru yang Kompeten dan Sejahtera
Lampung, 14 April 2026 – Kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan merupakan kunci pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung, pada Senin (13/4).Dirjen Nunuk menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi pemerataan akses dan peningkatan kualitas melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. “Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,” ujar Dirjen Nunuk. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2026 yang salah satunya difokuskan pada penguatan profesionalisme guru. “GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,” jelasnya. Transformasi pendidikan nasional terus diperkuat melalui berbagai cara. Pemerintah menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran. “Guru guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tegasnya.Dalam lingkup nasional, tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kekurangan guru terus terakumulasi. “Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkap Nunuk.Tidak hanya upaya pemenuhan jumlah pendidik, Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Saat ini, capaian sertifikasi secara nasional telah melampaui 92 persen. “Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.Dukungan Pemda Bantu Atasi Bersama Tantangan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Menyikapi adanya keterbatasan anggaran, Dirjen Nunuk melalui pelatihan berbasis komunitas belajar guru. “Kami tidak akan berhenti hanya karena keterbatasan. Pelatihan kita dorong berbasis kelompok kerja guru agar mereka bisa terus belajar secara kolaboratif,” tegasnya. Rapat koordinasi di Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan. Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi pendidikan, khususnya pada penguatan peran guru dan tenaga kependidikan. “Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia,” ujar Wagub Jihan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi yang dinilai sebagai ruang kolaborasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. “Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” katanya. Menurut Wagub Jihan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, upaya peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan tetap harus menjadi prioritas bersama. “Saya menyaksikan ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa sehingga program yang menjadi prioritas untuk kepentingan kualitas para guru dan tenaga pendidik tetap dijalankan dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk kebijakan pembebasan biaya komite di tingkat SMA negeri serta program-program inovatif untuk menjawab tantangan akses dan distribusi guru. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik untuk kepentingan sumber daya manusia di Provinsi Lampung,” ungkapnya. Meski demikian, Wagub Jihan mengakui masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, distribusi guru yang belum merata, hingga kebutuhan penguatan infrastruktur dan transformasi digital. “Banyak persoalan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Kemendikdasmen untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan,” ujarnya. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi pendidikan nasional diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selengkapnya -
Berita
Kemendikdasmen Gandeng 113 LPTK untuk Fasilitasi 17.930 Guru Lanjutkan Studi S-1/D-IV
Jakarta, 7 Maret 2026 - Dalam rangka memperkuat kualifikasi guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 113 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terkait program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV bagi guru. Melalui program ini, sebanyak 17.930 guru jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK pada tahun 2026 akan difasilitasi untuk melanjutkan studi S-1/D-IV di LPTK mitra. Program ini memberikan kesempatan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana untuk melanjutkan pendidikan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam sambutannya, Dirjen GTKPG, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ia menyampaikan bahwa kualitas pendidikan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas gurunya, sehingga pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi dan profesionalismenya.“Program ini tak hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi tetapi lebih jauh mendukung upaya dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tak hanya kualifikasi yang terpenuhi, namun juga meningkatnya kompetensi guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di kelas,” ujarnya pada Jumat (6/3), di Jakarta.Dirjen Nunuk menambahkan, nantinya guru-guru yang sudah memenuhi S-1/D-IV berkesempatan untuk disertifikasi melalui PPG Guru Tertentu, sehingga tunjangan profesi guru dapat diterima. Dengan demikian, harapannya layanan pendidikan akan semakin maju dan melahirkan generasi tunas-tunas bangsa yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing.Penandatanganan kerja sama dilaksanakan oleh Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Direktur Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan Rektor atau pejabat yang mewakili LPTK.Dukungan penuh terhadap program ini datang dari LPTK sebagai mitra penyelenggara. Rektor Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, menyampaikan bahwa LPTK berkomitmen penuh mendukung peningkatan kualifikasi guru di Indonesia. Menurutnya, Universitas Terbuka akan memaksimalkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel agar guru tetap dapat menjalankan tugas mengajar tanpa terganggu proses studinya. “Kami mendesain sistem pembelajaran yang memungkinkan guru tetap mengajar di sekolah sambil meningkatkan kualifikasi akademiknya. Harapannya, semakin banyak guru yang dapat mencapai kualifikasi sarjana dan meningkatkan profesionalismenya,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Rektor Universitas PGRI Jombang, Munawaroh. Ia menyambut baik kepercayaan pemerintah kepada Universitas PGRI Jombang dalam menjalankan program ini. Munawaroh menilai, program tersebut sangat membantu guru yang selama ini memiliki keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan. “Program ini sangat baik karena membantu guru yang belum memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV agar dapat melanjutkan studi. Kami di perguruan tinggi siap menyiapkan dosen, infrastruktur, serta sistem pembelajaran yang mendukung agar program ini berjalan dengan baik,” ujarnya. Program Pemenuhan Kualifikasi S-1/D-IV ini memanfaatkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan pengalaman mengajar guru diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran, sehingga mempercepat proses penyelesaian studi. Adapun bantuan yang diberikan adalah maksimal Rp3 juta per orang setiap semester, yang digunakan untuk biaya pendidikan dan ujian. Dengan begitu tidak ada biaya lain yang dibebankan kepada guru. Melalui kemitraan strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi, program pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-IV ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas guru di Indonesia. Dengan guru yang semakin profesional dan berkualifikasi, kualitas pembelajaran di sekolah akan semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.
Selengkapnya
